Kokos Jiang Koruptor Rp 477 Miliar Ajukan PK, Pengamat Hukum : MA Harus Tolak Karena Negara Rugi

Laporan Wartawan NKRIKU, Vincentius Jyestha

NKRIKU, JAKARTA – Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim, koruptor yang merugikan negara sebesar Rp 477 miliar tidak menerima putusan pengadilan yang memvonis dirinya empat tahun penjara. Dia pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap vonis yang dijatuhkan.

Terkait perkara itu, pengamat hukum Universitas Bung Karno Hudy Yusuf berpandangan yang harus dikedepankan adaah subtansi hukum ketimbang prosedur. Dalam arti PK merupakan hak yang dimiliki oleh seorang narapidana, namun subtansi hukum dalam hal ini adalah kerugian negara.

Berita Populer  KPK Ingatkan Kapolda Metro Jaya Mohammad Fadil Imran Lapor Harta Kekayaan

“Kalau saya melihat, disana ada kerugian negara oleh karena itu, MA harus menolak PK yang bersangkutan,” ujar Hudy, ketika dihubungi, Kamis (14/1/2021).

Padahal menurut Hudy, vonis hukuman penjara selama empat tahun terbilang cukup ringan bagi seorang koruptor yang merugikan negara ratusan miliar.

“Kan sudah jelas, secara logika sederhana, terjadi kerugian negara ya pelaku tetap harus dihukum,” jelas Hudy.

Berita Populer  KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi Tersangka Korupsi RS

Baca juga: Kejari Jaktim Isyaratkan Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Tanah Cakung

Senada dengan Hudy, anggota Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) Agus Rihat Manalu mengatakan PK yang diajukan Kokos Jiang ‘hanya’ dengan vonis penjara empat tahun sangat melukai hati rakyat.

“Dengan hukuman 4 tahun, ini sangat minimal, dan sebenarnya masih menciderai hati masyarakat, bayangkan dengan kerugian negara Rp 477 miliar,” kata Agus.

Berita Populer  Romy Tak Gentar Hadapi Kasasi KPK

Sebelumnya diberitakan, Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim, koruptor yang merugikan negara sebesar Rp 477 miliar tidak menerima putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Baca juga: Dalami Korupsi Bansos Covid-19 yang Jerat Juliari Batubara, KPK Geledah Dua Kantor Perusahaan

Koruptor tersebut resmi mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan empat tahun penjara atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Sumber: Tribunnews

Berita Terbaru