Kompolnas Soroti Kasus Dugaan Pungli Pembagian Sertifikat Tanah yang Capai Rp4 Miliar di Tegal

NKRIKU, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyoroti adanya dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal, Jawa Tengah.

Diketahui, kasus dugaan pungli tersebut terkait pembagian sertifikat tanah yang kini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Poengky meminta kasus tersebut harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum lantaran pungutan mencapai Rp4 miliar. Dimana menurutnya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), harus diketahui publik atau masyarakat.

baca juga:

“Secara periodik SP2HP yang dikirimkan penyidik kepada pelapor, agar diketahui sampai di mana perkembangan penanganan kasusnya,” kata Poengky kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Ia mengatakan seharusnya aparat penegak hukum tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum karena menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak.

“Saya menyarankan, jika pelapor kurang puas dengan kinerja penyidik Polres Tegal dalam menangani laporan, mohon dapat segera mengadukan kepada Pengawas Internal Polri, dalam hal ini kepada Irwasda Polda Jawa Tengah. Dan juga kepada Kompolnas selaku pengawas fungsional Polri,” ucap Poengky.

Selain itu pihaknya akan segera menindaklanjuti masalah ini dengan menanyakan kepada kepolisian di daerah. “Jika sudah ada laporan ke Kompolnas, maka kami akan melakukan klarifikasi kepada Polda Jawa Tengah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mabes Polri didesak untuk segera menangkap Kepala Desa (Kades) Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Pasalnya, oknum Kades tersebut diduga telah memperjualbelikan sertifikat tanah yang dibagikan secara gratis oleh Presiden Jokowi. Diketahui, jumlahnya ditaksir mencapai Rp4 miliar.

Berita Terbaru