KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi dan Pemilik RS Kasih Bunda Sebagai Tersangka

NKRIKU, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020.

Wali Kota Cimahi periode 2017-2022 Ajay Muhammad Priatna dijerat sebagai tersangka penerima suap.

Sementara sebagai tersangka pemberi suap yaitu pemilik Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Hutama Yonathan.

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

Berita Populer  KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi di Anak Usaha PT Pos Indonesia

Suasana rumah Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna setelah sang Wali Kota ditangkap KPK, di Jalan Karya Bakti, Kota Cimahi, Jumat (27/11/2020). (Tribunjabar.id/Ery Chandra)

Baca juga: Live Streaming: Konpers KPK soal Penangkapan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

Berita Populer  Jaksa KPK Telisik iPod yang Jadi Suvenir dalam Pernikahan Putri Nurhadi

Sebagai penerima, Ajay disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita Populer  Dewas KPK Targetkan Penanganan Laporan Dugaan Hidup Mewah Firli Bahuri Rampung Agustus

Sedangkan sebagai pemberi, Hutama disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber: Tribunnews

Berita Terbaru