Kuasa Hukum GRP Optimistis Permohonan PKPU Ditolak

NKRIKU Kuasa hukum PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) Rizky Hariyo Wibowo dan Harmaein Lubis optimistis, hakim akan menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Naga Bestindo Utama (NBU).

“Karena berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, terbukti klien kami beritikad baik. Namun pemohon justru menghambat penyelesaian dan membawa persoalan ke pengadilan. Sebelum permohonan PKPU didaftarkan pun, GRP berulang kali menginformasikan bahwa bersedia melunasi. Namun hal itu tidak diakomodir NBU,” kata Rizky dalam keterangan pers, Jakarta, Sabtu (23/1/2021).

Rizky menambahkan, pembayaran pertama dilakukan 3-9 November 2020. Tetapi ketika akan melunasi pada 12 dan 26 November 2020, rekening yang sama ditutup sepihak sehingga transfer gagal.

baca juga:

“Terkonfirmasi, ‘rekening kredit tidak dapat digunakan untuk transaksi’. “GRP bingung, kemana harus mentransfer. Apalagi NBU tidak memberi tahu nomor rekening baru,” lanjutnya.

Setelah itu, GRP terus melakukan komunikasi dengan NBU melalui surat, email, WhatsApp dan telepon.

“Dalam komunikasi tersebut, GRP meminta nomor rekening yang bisa digunakan untuk pelunasan, Namun NBU tidak menanggapi, seolah-olah tidak mau menerima pelunasan. Sangat aneh. Logikanya, tujuan permohonan PKPU adalah agar tagihannya dibayar. Sekarang ketika GRP akan membayar, mengapa terkesan tidak menerima? Toh, GRP tidak minta diskon,” imbuh Rizky.

Bahkan, lanjut Rizky, pada 10 Desember 2020 NBU justru mendaftarkan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

“Menurut kami permohonan tersebut tidak masuk akal, karena NBU mengetahui upaya GRP untuk melunasi,” urainya.

Untuk itulah Rizky yakin, hakim akan memutuskan seadil-adilnya, objektif, dan berdasarkan fakta persidangan. Yaitu dengan menolak permohonan PKPU PT NBU kepada GRP. Apalagi, skala usaha GRP sangat besar dibandingkan tagihan NBU yang ‘hanya’ Rp1,9 miliar.

Berita Terbaru