Label Teroris TPNPB OPM Disebut jadi Ajang Balas Dendam Pemerintah

NKRIKU.COM – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pelabelan teroris kepada kelompok Tentara Pembebasan Negara Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB – OPM) menjadi langkah reaktif pemerintah. Pemerintah bisa dianggap ingin membalas dendam pasca TPNPB menembak mati Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Mayjen TNI (Anumerta) I Gusti Putu Danny beberapa waktu lalu. 

“Pelabelan teroris ini juga akan dilihat sebagai upaya balas dendam,” kata Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar dalam diskusi virtual yang digelar jubi.co.id, Jumat (7/5/2021).

Berita Populer  Mahfud MD Cap TPNPB Teroris, KontraS: Tak Bakal Selesaikan Konflik di Papua

Padahal situasi yang terjadi di Papua selama ini mengenai kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar warganya. Itu sudah berjalan lama di Bumi Cenderawasih, terlebih kerap menimbulkan korban.

“Jadi pendekatan pelabelan KKB sebagai organisasi teroris adalah langkah reaktif ketimbang upaya negara untuk melakukan pendekatan menyelesaikan permasalahan di Papua secara sistemik,” ujarnya. 

Baca Juga:
Dicap Teroris, Jubir TPNPB-OPM: Kenapa Tidak Melalui Dialog?

Berita Populer  OPM Klaim Pasukan Militer Bakar Rumah dan Bunuh 3 Wanita di Ilaga Papua

Rivanlee menilai reaktifnya pemerintah tersebut terlihat ketika sejumlah dasar pada undang-undang tentang terorisme yang memang bermasalah malah diabaikan. Menurutnya, ada sejumlah unsur dalam legislasi tersebut yang tidak memenuhi definisi terorisme. 

“Baik itu siapa yang ditujukan, motif, dampak, sasaran dan yang sekiranya itu dipaksanakan masuk definisi dari terorisme,” ujarnya. 

Dicap Teroris

Sebelumnya, pemerintah resmi mengategorikan TPNPB sebagai teroris. Keputusan pemerintah tersebut sudah disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur soal teroris. 

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif di kategorikan sebagai teroris,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021). 

Berita Populer  Akui Bakar Helikopter, TPNPB: Kami Berjuang Sampai Papua Merdeka

Baca Juga:
Tak Gentar Hadapi Densus, OPM: Kami yang Punya Alam di Sini Siap Lawan!

Keputusan tersebut diambil pemerintah karena banyak pihak yang mendukung untuk segera menindaklanjuti soal kekerasan yang terjadi di Papua baru-baru ini. 

Berita Terbaru