Legislator: Dewas BPJS Kesehatan Harus Berintegritas, Jangan Jadi Penambah Beban

NKRIKU Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani mengatakan, pihaknya akan memastikan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga BPJS Ketenagakerjaan diisi oleh figur yang berintegritas, inovatif dan pro rakyat. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan dapat berjalan optimal.

“Komisi IX harus memastikan sosok yang terpilih adalah mereka yang berintegritas, inovatif dan pro rakyat. Jangan sampai lembaga ini justru dianggap sebagai penambah beban,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Netty menambahkan, Komisi IX DPR RI akan melakukan pendalaman kepada para calon Dewas BPJS terkait evaluasi pelaksanaan Dewas BPJS periode sebelumnya serta perkembangan situasi terkini seperti kenaikan premi saat pandemi, data keanggotaan BPJS, juga tentang potensi korupsi pengelolaan dana jaminan sosial.

baca juga:

“Sungguh ironis jika badan negara yang bertugas memberikan jaminan perlindungan pada rakyat justru didera isu korupsi. Oleh sebab itu, integritas dan rekam jejak yang baik harus menjadi syarat utama Dewas BPJS,” politikus Fraksi PKS itu.

Saat disinggung mengenai kasus korupsi yang dilakukan jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan, Netty mengaku prihatin dengan hal tersebut. “Saya prihatin dan sedih jika terbukti benar terjadi korupsi di BPJS ketenagakerjaan yang semakin menambah panjang daftar tindak korupsi di lembaga pemerintah. Hal ini menjadi tantangan BPJS ketenagakerjaan dan Dewasnya untuk memperbaiki sistem yang ada dan meningkatkan kembali kepercayaan publik,” tambahnya.

Ia menambahkan, ke depannya pola komunikasi dan hubungan antara Dewas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Direksi dan DPR RI utamanya Komisi IX perlu ditingkatkan lagi.

“Pola komunikasi dan hubungan dengan direksi dan DPR perlu ditingkatkan. Mengingat Dewas memberikan saran kepada Direksi, melapor kepada Presiden dan dipilih oleh Komisi IX,” tambahnya.

Diketahui, Komisi IX DPR RI kemarin, Senin (25/1/2021) melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan lanjutan dengan agenda wawancara kepada lima calon Dewas BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Sedangkan lima calon Dewas BPJS Kesehatan lainnya akan menjalani wawancara pada Selasa (26/1/2021) dilanjut dengan wawancara calon Dewas BPJS Ketenagakerjaan pada Rabu (27/1/2021) dan Kamis (28/1/2021) mendatang.

Kesepuluh calon Dewas baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan ini terdiri dari unsur pekerja, pemberi kerja dan tokoh masayarakat yang telah lolos eliminasi sebelumnya. Netty sendiri berharap dengan keterwakilan tiga unsur tersebut, Dewas BPJS nantinya diharapkan mampu memberi masukan yang inovatif, aplikatif dan up to date dengan dunia perlindungan sosial.

“Dengan keterwakilan tiga unsur ini, diharapkan Dewas mampu memberi masukan yang inovatif, aplikatif dan up to date dengan dunia perlindungan sosial,” pungkas Netty. []

Berita Terbaru