lewat UU Cipta Kerja Pemerintah Pusat Melucuti Otoritas Pemerintah Daerah

NKRIKU, Jakarta –

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyampaikan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengubah semangat otonomi daerah. Sebagian pasal dalam UU Ciptaker dianggap menghambat otonomi daerah.

“Beberapa pasal dari UU Ciptakerja memang mengambil otoritas daerah ke pusat. Padahal, amanah Konstitusi paska Amandemen tahun 2002 adalah penguatan Otonomi Daerah,” kata Mardani, Sabtu (17/10).

Berita Populer  Edhy Prabowo: Omnibus Law Ini yang Sangat Ditunggu-tunggu Nelayan

Baca Juga: Dijadikan Kambing Hitam Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja, KAMI: Licik!

Asosiasi pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sebelumnya melakukan pertemuan untuk membahas UU Ciptaker di Jakarta pada Jumat (16/10). Apeksi sepakat bahwa UU Ciptaker justru menggerus semangat otonomi daerah.

Dari rapat itu, Apeksi juga mengkritisi UU Ciptaker dalam sektor perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup. Sebab terjadi perubahan dimana kewenangan daerah kembali direduksi dan ditarik ke pusat. 

Berita Populer  Siang Ini, 1.000-an Buruh Bakal Demo di Kantor Kemenaker Tuntut Kenaikan Upah

“Pemangkasan proses perizinan tidak harus mencabut wewenang daerah. Beberapa pasal bahkan menegasikan peran DPRD dengan memberikan kewenangan pada Kepala Daerah tanpa perlu persetujuan DPRD,” ujar Mardani.

Baca Juga: Didemo Sana-Sini, Prabowo Pasang Badan untuk Jokowi: UU Cipta Kerja, Bak Buah Simalakama

Berita Populer  Jokowi Teken UU Ciptaker, Momen Pisah Jalan dengan Wong Cilik

Selain itu, Mardani tak sepakat dengan anggapan penarikan lebih banyak kewenangan ke pusat karena korupsi merajalela di daerah. Mardani memandang pentingnya penguatan pemberantasan korupsi tanpa menghilangkan kewenangan daerah.

Bukan ditarik ke pusat mestinya tapi diperkuat upaya pemberantasan korupsinya. Beberapa Pemda bekerjasama dengan KPK malah sukses menghilangkan pungli dan korupsi perizinan,” ucapnya. 

Partner Sindikasi Konten: Republika

Berita Terbaru