Menteri Agama: Pembubaran HTI, Pemerintah tidak Anti Ormas Keagamaan

pernyataan menteri agama mengenai pembubaran HTI
bergabung di nkriku.com

Jakarta (NKRIKU.COM) – Pemerintah akan segera menindaklanjuti langkah pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lewat jalur hukum dimana sesuai dengan undang-undang No. 17 tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan. Menurut Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama bahwa langkah hukum ditempuh sebagai bukti bahwa pemerintah tidak sedang melakukan tindakan represif.


Dukung kami dengan ngelike fanspage Add Friend

Oleh karena itu, Menteri Lukman menghimbau untuk semua pihak supaya bisa menghormati proses hukum pemerintah sekaligus memastikan bahwa pihak HTI tetap bisa menggunakan hak pembelaan didalam proses peradilan. Semua pihak juga mesti tetap menjamin dan menjaga keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda dari para anggota HTI.

“Aparat dan masyarakat tidak boleh bertindak seenaknya saja. Tindak kekerasan dan perusakan hak milik HTI itu sama sekali tidak boleh dibiarkan terjadi,” Ujar menteri Lukman di Jakarta, Selasa (9/4/2017).

Proses hukum itu, tutur Menteri Lukman juga bukan berarti bahwa pemerintah anti ormas keagamaan, apalagi ormas Islam.

“Langkah hukum untuk membubarkan organisasi HTI bukanlah upaya pembubaran ormas yang senantiasa melakukan gerakan dakwah keagamaan. Akan tetapi suatu upaya membubarkan ormas yang senantiasa melakukan gerakan politik untuk mengganti ideologi negara Indonesia” tegas Lukman.

Menurut Lukman sebagai Menteri Agama bahwa pernyataan Menko Polhukam tentang ormas Hizbut Tahrir Indonesia sebagai wujud sikap politik. Pemerintah secara jelas dan tegas ingin menjaga keutuhan Pancasila sebagai dasar negara dari upaya untuk mendirikan Khilafah.

“Mari kita berfikir jernih dan senantiasa jangan melakukan tindakan kontraproduktif. Biarkanlah nanti pengadilan yang akan mengambil keputusan mengenai langkah hukum dari pemerintah didalam melakukan pembubaran HTI,” ungkap Menteri Lukman.

Pemerintah lewat Menko Polhukam Wiranto sudah mengeluarkan pernyataan mengenai HTI. Dalam pernyataannya bahwa Wiranto mengatakan bahwa sebagai organisasi masyarakat berbadan Hukum, HTI tak melaksanakan peran positif didalam melakukan proses pembangunan mencapai tujuan nasional.

Kegiatan HTI juga terindikasi memang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, serta memunculkan benturan di masyarakat. Selanjutnya, pemerintah kemudian memutuskan untuk mengambil proses hukum dalam membubarkan HTI secara resmi.

Demikianlah berita nasional tentang pembubaran HTI dari tim redaksi NKRIKU.COM

bergabung di nkriku.com bergabung di nkriku.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here