Misbakhun Tanyakan Kemungkinan Kelanjutan Burden Sharing Tahun Depan

NKRIKU Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mempertanyakan soal kemungkinan pemerintah dan Bank Indonesia untuk melanjutkan skema pembagian beban (burden sharing) di tahun 2021.

“Apakah ada kemungkinan one of policy ini kita teruskan atau hanya di 2020 saja?,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN, BI, OJK dan BPS di Gedung DPR RI, Rabu (2/9/2020).

Menurut Misbakhun, hal ini mengingat kondisi perekonomian yang masih penuh ketidakpastian. Sementara, vaksin COVID-19 yang perkirakan mulai diberikan tahun 2021 belum diketahui seberapa besar keefektifannya.

baca juga:

“Tahun 2021 itupun kita bicara tentang vaksin COVID-19. Seberapa efektif kita menemukan (vaksin), tetapi efektivitasnya ini paling tidak kemudian merelaksasi pergerakan manusia. Ini kan juga butuh waktu,” jelas Mukhamad Misbakhun.

Disisi lain, menurut legislator Golkar ini, defisit APBN yang semakin melebar dan membutuhkan sumber pembiayaan untuk menambalnya. Salah satunya dengan kemungkinan dilanjutkannya burden sharing pemerintah dan BI.

Untuk diketahui, defisit APBN 2021 berada di kisaran Rp971,2 triliun. Angka ini setara 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Mau tidak mau kita harus mengurangi komponen biaya penerbitan surat utangnya pemerintah dan saya melihat bahwa selama ini policy-policy kita keluar dari situasi ini, “ungkap Mukhamad Misbakhun di hadapan DPR RI.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

Berita Terbaru