Ombudsman Minta 75 Pegawai KPK Dilantik ASN, PKS: Jokowi Mesti Ambil Alih Proses Ini

NKRIKU.COM – Anggota DPR RI Mardani Ali Sera meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan dalam proses menjalankan hasil investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman terkait 75 pegawai KPK.

Sesuai hasil temuan Ombudsman, terbukti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menggugurkan 75 pegawai KPK tersebut banyak maladministrasi. Ombudsman menyarankan agar KPK tetap melantik 75 pegawainya yang dipecat itu sebagai ASN.

Berita Populer  Moeldoko: Pertumbuhan Luas Kebun Sawit Bagai Dua Sisi Mata Pisau

Politisi PKS itu meminta agar Jokowi mengawasi secara langsung proses pelantikan 75 pegawai KPK.

Hal itu disampaikan oleh Mardani melalui akun Twitter miliknya @mardanialisera.

Baca Juga:
PKL, Warteg, Hingga Petani Desak Jokowi Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

“Pak @jokowi harus ikut mengawasi langsung proses tersebut dengan melibatkan Ombudsman. Jika rekomendasi tersebut diabaikan, presiden mesti ambil alih proses ini,” kata Mardani seperti dikutip NKRIKU.COM, Jumat (23/7/2021).

Berita Populer  Soal Intruksi Jokowi Berantas Premanisme, Pengamat ke Polisi: Jangan Sampai Salah Tafsir

Mardani minta Jokowi turun tangan tindaklanjuti temuan Ombudsman soal 75 pegawai KPK (Twitter)Mardani minta Jokowi turun tangan tindaklanjuti temuan Ombudsman soal 75 pegawai KPK (Twitter)

Menurut Mardani, keterlibatan Jokowi kali ini akan menjadi momen pembuktian yang tepat bagi Jokowi di hadapan seluruh masyarakat.

“Momen yang tepat bagi pak @jokowi untuk menunjukkan ketidaksetujuannya atas TWK seperti yang pernah beliau sampaikan,” ungkapnya.

Menurut Mardani, hasil temuan Ombudsman terkait maladministrasi dalam TWK KPK semakin memperkuat bukti bahwa tes tersebut hanya akal-akalan untuk menyingkirkan para pegawai berintegritas KPK.

Berita Populer  #MosiTidakPercaya dan Musim Semi Oposisi di Masa Pandemi

“Temuan Ombudsman kian menegaskan banyak cacat administrasi dalam pelaksanaan TWK dan tidak salah jika publik melihat tes tersebut hanya akal-akalan untuk menyingkirkan 75 pegawai,” tukasnya.

Baca Juga:
Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK, Dewas KPK: Kami Tak Mau Ikut Campur!

Temuan Maladministrasi TWK KPK

Berita Terbaru