Pakar Hukum: Pembakaran Bendera PDIP Tak Bisa Dipidana

NKRIKU, Jakarta – Ahli Hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menemukan kejanggalan dalam laporan PDI Perjuangan terkait bendera banteng. Kader PDI Perjuangan menggunakan Pasal 160 KUHP, 170, dan Pasal 156 KUHP dalam laporan insiden pembakaran bendera moncong putih.

Fickar mengatakan, Pasal 160 KUHP ditujukan kepada penguasa atau pemerintah. Maka itu, dia menilai kurang tepat jika yang melapor adalah pengurus PDIP.

Pasal 160 KUHP berbunyi, “Barang siapa di muka umum dengan lisan agau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum, dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau dena sebanyak-banyaknya Rp4.500.”

(Visited 7 times, 1 visits today)

Berita Terbaru