Papua Barat Umumkan Kemerdekaan, Benny Wanda Terpilih Jadi Presiden Sementara

NKRIKU.COM – Benny Wenda, tokoh gerakan kemerdekaan Papua, akan didaulat
menjadi Presiden sementara Republik West Papua.

 

Hal itu setelah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat
atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mendeklarasikan
pembentukan pemerintah sementara.

 

Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia
itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat,
Selasa 1 Desember 2020.

 

ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang
berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.

Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari
ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk
memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat,
untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

 

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua
dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

 

Sebagai presiden sementara, Benny Wenda yang kekinian
menjadi eksil di Inggris, menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West
Papua dalam acara-acara internasional.

 

Selain itu, demikian dalam keterangan ULMWP, pemerintah
sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan
sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.

 

Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan
ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua
adalah ilegal.

 

“Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West
papua adalah ilegal,” tegasnya.

 

Langkah pembentukan pemerintah sementara ini sekaligus
merupakan penolakan langsung apa yang disebut ULMWP sebagai “usaha Jakarta
untuk memperpanjang status otonomi khusus di Papua.

 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku
Faizasyah, membantah legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk
pemerintahan sementara.

 

“Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat
status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?”
katanya kepada ABC.

 

“Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua
dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi
PBB.”

 

Sebagai tambahan catatan kaki sejarah, Dr Richard Chauvel
mengingatkan bahwa pada Oktober 2011 lalu Papua pernah memproklamasikan
kemerdekaan.

 

“Pada Kongres Rakyat Papua ke-3, terjadi proklamasi
Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, dengan Forkorus Yaboisembut
sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagai PM.”

 

“Pertemuan itu dibubarkan dengan kekerasan, beberapa
orang tewas, banyak yang ditahan dan Forkorus dihukum karena pemberontakan.
Setidaknya Benny Wenda aman di Oxford atau Vanuatu,” tutur Dr Richard
Chauvel. (*)

Berita Terbaru