Pemerintah Diminta Evaluasi PPKM Darurat Dilihat dari Jumlah Kasus Covid-19!

NKRIKU Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah untuk serius mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat.

Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk melihat dampak dari kebijakan itu dalam menurunkan laju penyebaran virus Covid-19. Selain itu, evaluasi juga dimaksudkan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang ada selama PPKM Darurat dijalankan.

“Sebagai sebuah kebijakan, PPKM Darurat tentu dinilai secara beragam. Ada yang mengatakan baik dan perlu dilanjutkan dan bahkan lebih dipertegas lagi. Namun sebaliknya, ada yang menyatakan harus dihentikan karena menganggu ekonomi masyarakat,” katanya lewat keterangan tertulisnya, Minggu (18/7/2021).

Berita Populer  Kontroversial! 4 Ujaran Politikus PAN saat Lonjakan Kasus Covid-19, Menuai Kritik

Dalam melakukan evaluasi, Pemerintah diminta melakukan kajian secara komprehensif dari berbagai aspek. Selain aspek ekonomi dan sosial, aspek kesehatan menjadi hal yang mendasar untuk dievaluasi.

Sebab, tujuan dari kebijakan PPKM Darurat adalah untuk menurunkan jumlah orang yang terpapar Covid-19.

“Ukurannya sederhana. Jika jumlah yang terpapar semakin sedikit, tingkat hunian rumah sakit menurun, orang yang sembuh meningkat, dan yang meninggal berkurang jauh, maka PPKM darurat dinilai berhasil. Bisa direkomendasikan untuk diperpanjang. Sebaliknya, jika ternyata tidak ada perubahan siginifikan, pemerintah diminta untuk mencari alternatif kebijakan yang lain,” ujarnya.

Berita Populer  Legislator Ini Tak Yakin 4 Juta Sambungan Jargas Rumah Tangga Tercapai di 2024

Saleh mengingatkan jika PPKM Darurat diperpanjang, maka hal penting yang perlu diperhatikan adalah pemberian bansos bagi masyarakat terdampak yang membutuhkan. Sebab, aturan pembatasan yang semakin ketat sangat berdampak bagi penghasilan masyarakat. Banyak di antaranya yang kesulitan untuk bertahan. Akibatnya, mereka akan tetap keluar rumah dan bekerja sebagaimana biasanya.

Berita Populer  Banggar DPR Minta Kebijakan Fiskal 2022 Harus Perhatikan Laju Inflasi

Sekadar informasi, PPKM Darurat akan resmi diumumkan 2 hingga 3 hari mendatang. Hal ini disampaikan oleh Koordinator PPKM Darurat Pulau Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Sabtu (17/7/2021).

Luhut yang juga menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi ini mengatakan, PPKM Darurat ini akan disampaikan terlebih dahulu ke Presiden RI Joko Widodo. Sebab, dipastikan sampai saat ini pemerintah sendiri belum memutuskan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Darurat (PPKM Darurat).

Berita Terbaru