by

Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,9 Persen, Fraksi Gerindra: Percaya Diri yang Berlebihan!

Pasang

NKRIKU, Anggota Fraksi Partai Gerindra Sri Meliyana menyampaikan pandangan pihaknya mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2023.

Menanggapi usulan pemerintah mengenai kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi akan ditargetkan pada kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen.

Pihaknya berpandangan bahwa target tersebut mencerminkan rasa percaya diri yang berlebihan. Karena pada tahun 2022 masih dipenuhi ketidakpastian akibat lonjakan inflasi global dan pengetatan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat.

baca juga:

“ Kami berpandangan bahwa target tersebut mencerminkan rasa percaya diri yang berlebihan. Karena masih belum redanya tensi geopolitik akibat perang di Rusia dan Ukraina. Pemulihan ekonomi nasional juga masih belum stabil,” ucap Fraksi Parta Gerindra Sri Meliyana, dalam penyampaian pandangan KEM PPKF, Selasa (24/5/2022).

Ia menjelaskan, naiknya angka inflasi juga patut dipikirkan kembali, terutama inflasi yang terjadi di berbagai negara mitra dagang utama Indonesia. Hal tersebut menurutnya perlu lebih dioptimalkan dalam merealisasi belanja sehingga memberikan kontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“ Karena sangat disayangkan kinerja belanja pemerintah pada kuartal 1 tahun 2022 masih melambat,” jelasnya.

Mengenai target inflasi yang diusulkan pemerintah, lanjutnya, pada rentang 2 persen hingga 4 persen dengan pemulihan ekonomi. Maka perlu menerima angka inflasi yang lebih progresif kenaikan inflasi.

“ Sejatinya bisa pula dilihat sebagai petunjuk belinya daya beli masyarakat setelah 2 tahun melemah akibat pandemi Covid-19 serta memberikan sinyal penguatan ekonomi, kami berpandangan seiring dengan melonjaknya inflasi global perlu menyesuaikan target inflasi di dalam negeri namun disertai dengan kebijakan mitigasi inflasi terutama mempertebal program perlindungan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu terkait harga BBM dan listrik. Pemerintah perlu menyesuaikan alokasi anggaran subsidi energi yang mencukupi sehingga arah harga BBM dan listrik untuk rakyat kecil tidak mengalami kenaikan,” paparnya.

Di sisi lain, menurut pandangan fraksi Gerindra, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor pertanian perdagangan dan industri manufaktur yang sudah terbukti berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja selama Februari 2021 hingga Februari 2022.[]