oleh

Pendamping, TKSK, dan Camat Pallangga Terancam Dilaporkan

Makassar, NKRIku– Terkait bungkamnya Camat Pallangga, maupun Pendamping penerima bantuan Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), mendapat reaksi keras dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Monitorin Kinerja Aparatur Negara (Lemkira), Selasa (26/2).

Program Kementerian Sosial telah mengeluarkan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), terkesan tidak transparan.

Rizal Noma selaku Ketua Umum LSM Lemkira, yang menilai bahwa sikap Camat beserta Pendamping dan TKSK melanggar Undang-undang.

” Turut dipertanyakan jika ada aparatur negara yang tidak terbuka kepada publik,” tutur Rizal saat dijumpai di warkop Azzara.

Ketua Lemkira ini pun menggap, ada indikasi persekokolan jika tidak ada keterbukaan.

“Kami akan melaporkan Pendamping, TKSK dan Camat Pallangga, yang diduga ada persekokolan program BPNT mupun PKH, dan ini melanggar undang undang Keterbukan Informasi Publik no 14 tahun 2008, memang ada apa kenapa di tutup tutupi,” cetus Rizal.

Bahkan Rizal menggap program BPNT, adalah program Pemerintah dan wajib masayarakat mengetahui.

” Dan ini juga sudah masuk unsur Pidana ancaman hukuman penjara 4 tahun. Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak-hak pakai Indonesia, di ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (KUHP 36, 92, 335, 421 dst., 425, 437.),” cetusnya.(ah/wd)

Loading...

Baca Juga: