oleh

Pengembalian Temuan 54 Mantan Kades di Selayar Capai Miliar Rupiah

SELAYAR, nkriku.com – Proses pengembalian temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2018/2019 terhadap 54 Pemerintahan Desa hingga saat ini masih belum rampung.

Sekretaris Tim Tindak Lanjut Kabupaten, Mohammad Basir, SH., saat ditemui wartawan diruangannya, Bagian Hukum Setda Selayar, Senin (28/10/19) mengatakan sudah hampir 2 Miliar jumlahnya yang telah dikembalikan oleh belasan Kepala Desa.

“Masih ada yang belum, jumlah temuan cukup banyak kalau ditotalkan dari 54 Desa yang akan bertarung dalam pemilihan Kepala Desa 2019. Uang yang kembali disimpan dikas daerah dan ada juga yang disaldokan pada kas desa,” ungkap Sekretaris Tim Tindak Lanjut Kabupaten.

Baca juga  Kesbangpol Selayar Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Pencegahan Terorisme dan Narkotika

Menurut Mohammad Basir, hal ini belum bisa dipublikasikan secara luas terkait pengembalian ke kas daerah atau kas desa tersebut secara detil karena masih dalam proses.

“Yang jelas, kami sebagai Tim Tindak Lanjut atas hasil temuan pemeriksaan inspektorat tersebut tidak akan pilih kasih atau tebang pilih dalam hal pengembalian temuan tersebut, semua harus dikembalikan tunai,” jelasnya.

Baca juga  Wapres RI Dijadwalkan Berkunjung ke Selayar, MBA: Suatu Kehormatan Kunker Pertama Kalinya di Sulsel

Jangka waktunya pengembalian selama 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), diterima Pemerintah Daerah. Jika tidak, maka bisa diproses selanjutnya.

Sementara itu, diperoleh informasi bahwa ada sejumlah desa jumlah temuannya mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini kemudian membuat sejumlah nama petahana Kepala Desa, masih belum pasti bisa ikut bertarung dalam Pilkades Serentak 2019 yang akan datang.

Baca juga  Kejari Selayar Tetapkan 3 Orang Tersangka Proyek Pasar Bonea

Data lainnya dari 54 Desa yang diperiksa Inspektorat, jika ditotal berjumlah capai belasan Miliar rupiah, mulai temuan administrasi dan temuan bersifat perdata.

Yang jelas dari sumber media, menyebut bahwa hasil temuan pemeriksaan tersebut sangat berpotensi menjadi penyebab kerugian negara. Mengingat dana tersebut adalah dana desa maka sangat perlu mendapat pengawalan dari pihak terkait dengan pengawasan. (Tim)

Loading...

Baca Juga: