by

Penghitungan Kebutuhan Anggaran dan Skema Pembiayaan IKN Belum Rampung

Pasang

NKRIKU, Jakarta -Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN), Sidik Pramono, mengatakan pemerintah masih terus menghitung kebutuhan dan skema pembiayaan pembangunan IKN. Pemerintah menargetkan pembangunan IKN tahap pertama selesai pada 2024.

“(Skema dan besaran pendanaan) Masih dalam proses. Prinsipnya akan diupayakan tidak memberatkan keuangan negara,” ujar Sidik saat dihubungi pada Kamis, 3 Februari 2022.

Adapun kepastian mengenai kebutuhan anggaran pembangunan IKN menunggu penyusunan rencana induk atau master plan rampung. Rencana induk akan tertuang dalam regulasi turunan Undang-undang atau UU IKN yang telah disahkan belum lama ini.

Ditemui Tempo di kantornya akhir Januari 2022 lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 12 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur, pada 2022. Dana itu akan dipakai untuk mempersiapkan infrastruktur dasar ibu kota.

Berita Populer  Otorita Ibu Kota Nusantara Bisa Langsung Beroperasi Jika Aturan Turunan UU IKN Sudah Terbit

 “Sampai 2024 kita kan akan membangun infrastruktur dasar, seperti Istana, waduk, kali, dan lain-lain. Kebutuhannya sekian triliun dari APBN itu tidak bisa (dihitung), tapi 2022 disiapkan Rp 12 triliun dari APBN,” ujar Suharso.

Sedangkan pada 2023, Suharso menyebut pemerintah akan menganggarkan duit negara untuk pembangunan IKN yang besarannya tak jauh berbeda dengan 2022. Menurut Suharso kala itu, pembangunan ibu kota baru tahap pertama membutuhkan ongkos investasi Rp 110 triliun. Namun besaran porsi APBN untuk keseluruhan kebutuhan pembangunan ibu kota belum ditetapkan.

Berita Populer  Bappenas: Kami Sedang Mempersiapkan IKN Bentuk Metaverse

Suharso mengatakan pendanaan IKN akan didukung oleh berbagai sumber selain APBN. Di antaranya, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), aset barang milik negara (BMN), sampai modal swasta yang nilainya dinamis.

Pembangunan IKN tahap I akan diiringi dengan pemindahan pegawai negeri sipil yang  berlangsung secara bertahap. Dalam paparan berjudul “Rencana Pemindahan ASN ke IKN Baru” yang dibuat oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PAN RB dan dipresentasikan pada 6 Januari, ada enam kementerian dan lembaga yang akan pindah hingga 2024.

Berita Populer  APBN Tak Lagi Penopang Utama Ekonomi 2021, Begini Penjelasan Kemenkeu

Keenamnya adalah Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Polri, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Adapun mereka yang akan pindah meliputi menteri/pimpinan lembaga, eselon I, eselon II, dan pejabat fungsional. Total PNS yang akan pindah sampai 2024 dari enam kementerian dan lembaga itu adalah 7.687 orang.

Baca Juga: KSP Sebut Sudah Ada Solusi soal Keterbatasan Dana Bangun Hunian ASN di IKN

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.