Polemik Honorer Meninggal dan Nasib Hak PPPK


Jakarta, NKRIKU Indonesia —

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diteken Presiden Joko Widodo pada 28 September lalu membawa harapan baru bagi para tenaga honorer.

Aturan ini dinanti tenaga honorer K2 hampir dua tahun, sejak 51 ribu di antara mereka dinyatakan lolos tes PPPK pada Februari 2019.

Namun hak gaji dan tunjangan yang setara Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu nampaknya tak bakal dirasakan bagi PPPK yang lolos seleksi namun keburu pensiun atau meninggal dunia.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia Titi Purwaningsih berharap pemerintah dapat memenuhi hak tenaga honorer K2 yang seharusnya diangkat menjadi PPPK meski telanjur pensiun atau meninggal dunia.

“Kalau boleh diminta dan mudah-mudahan ada solusi tetap dipikirkan yang sudah meninggal pensiun, dipikirkan mereka dapat haknya, entah gimana caranya. Harapannya kan seperti itu,” katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (2/10).

Berita Populer  Jadwal Sementara Seleksi CPNS 2021, Simak Detailnya

Titi bercerita selama menunggu Perpres diterbitkan, ada beberapa rekannya yang pensiun atau meninggal dan tidak merasakan gaji PPPK. Hal ini menurutnya sangat mungkin terjadi pada tenaga honorer K2 lain, mengingat mereka yang diangkat menjadi PPPK kebanyakan sudah tua.

“Karena honorer K2 kan bukan usia muda, rata-rata kita sudah manula, digerogoti masa pengabdian. Kalau melihat usia rerata segitu, ya sangat wajar ketika kita berkurang, berjatuhan korban karena pensiun atau meninggal,” jelasnya.

Kekhawatiran ini yang membuatnya lantang meminta pemerintah segera menerbitkan Perpres. Titi mengaku senang dan lega ketika akhirnya Perpres tersebut diterbitkan dan langsung berlaku.

Berita Populer  Pendaftaran Calon ASN Dibuka Bulan Depan, Ini Daftar Instansinya

Namun begitu, ia tetap mengingatkan agar pemerintah tak lepas tangan dengan nasib 380 ribu tenaga honorer K2 lain yang belum diangkat. Mereka merupakan sisa tenaga honorer yang tidak mengikuti tes PNS/PPPK karena daerahnya tidak membuka perekrutan tahun lalu.

Ia mengatakan sebagian besar dari 380 tenaga honorer tersebut merupakan tenaga teknis. Oleh karena itu, perlu aturan terkait jabatan struktural untuk PPPK/CPNS bagi tenaga honorer tersebut.

“Kami mohon ada formasi khusus, pengabdian lama ini dihargai dengan membuat formasi khusus dan formula khusus. Untuk tenaga teknis agar bisa masuk, ya syaratnya gimana dipikirkan,” lanjutnya.

Sementara itu Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, PPPK yang sudah lolos dalam proses seleksi tahun lalu namun meninggal tidak akan mendapatkan hak-hak berupa gaji dan tunjangan tersebut.

Berita Populer  Anies Tak Bayar THR 10 Ribu Tenaga Honorer, Itu Dzalim!

“Bagi PPPK yang sudah lolos kemarin tetapi meninggal dan belum diangkat, maka dia tidak mendapatkan hak,” katanya.

Paryono juga memastikan PPPK tak akan menerima uang pensiun seperti PNS. 

Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi menjelaskan surat keputusan pengangkatan 51 ribu tenaga honorer menjadi PPPK masih menunggu Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Nantinya para PPPK itu akan menerima SK Pengangkatan sebelum menerima gaji baru sesuai yang diatur dalam Perpres.

Dalam Perpres yang sudah diteken Jokowi tersebut, gaji PPPK diatur sesuai dengan PNS setelah dipotong pajak. PPPK juga mendapat lima pilihan tunjangan seperti pada UU ASN.

(fey)

[Gambas:Video NKRIKU]

Berita Terbaru