by

PPN Akan Naik 11 Persen Bulan Depan, Harga Bahan Pokok Waspada Meroket?

Pasang

NKRIKU, Baru-baru ini Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyampaikan bahwa mulai bulan April 2022 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dinaikkan sebesar 11 persen. Kenaikan PPN tersebut sudah tertuang pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudistira mengatakan mengenai dampak dari tarif penyesuaian PPN ini diperkirakan akan mendorong inflasi pada bulan April 2022 sebesar 1,4 persen.

“ 11 persen ini diperkirakan akan mendorong inflasi pada bulan April 1,4 persen secara bulanan karena ada tambahan dari PPN,” ucap Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudistira, saat ditanya langsung oleh Akurat, Kamis (24/3/2022).

baca juga:

Menurutnya dengan kenaikan PPN ini juga sekaligus dapat memprediksi adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tarif listrik untuk non subsidi dan juga adanya penyesuaian dari elpiji non subsidi. Ini terjadi karena terlihat pergerakan harga minyak mentah dunia yang sudah naik di atas US$118 per barrel.

Hal ini merupakan salah satu kekhawatiran yang berlanjut karena harga energi global yang meningkat bukan hanya kenaikan PPN yang menjadi 11 persen, tetapi juga adanya konflik perang antara Rusia dan Ukraina

“ Jadi ini salah satu kekhawatiran berlanjutnya tren harga energi global yang meningkat nih ditengah invasi Ukraina. Jadi selain PPN ada invasi Ukraina kemudian juga dikhawatirkan juga ada risiko penyesuaian suku bunga lebih cepat dan suku bunga acuan yang lebih cepat dinaikan itu akan berdampak juga terhadap kenikan biaya produksi di level produsen dan bisa diteruskan ke level konsumen,” jelasnya

Kemudian di sisi lain ada risiko juga yaitu kenaikan harga bahan pokok makanan mulai dari kedelai, daging sapi, bawang putih, cabai, serta bahan pokok lainnya yang khususnya juga sudah memasuki bulan Ramadan.

“Jadi Ramadan- Lebaran di mana permintaan mengalami kenaikan dan ini ada tambahan dari PPN. Ya memang PPN ini di tengah situasi inflasi global yang tinggi harusnya bisa direvisi lagi harusnya direview lagi apakah peraturan teknisnya akan berlaku misalnya di April 2022 atau bisa ditunda di tahun berikutnya,” terangnya.

Ia berharap dengan berlakunya UUD No 2 Tahun 2020 terkait dengan realokasi dan refocusing anggaran harus diperhatikan dan juga disiapkan dari daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Karena hal ini akan berdampak kepada masyarakat dan yang semakin cenderung terpapar ialah masyarakat menengah ke bawah.

“Kenaikan harga kebutuhan pokok karena yang terkena dampak adalah masyarakat menengah ke bawah gitu ya semakin rendah dia kategori daya belinya maka dia akan semakin cenderung terpapar dari adanya kenaikan inflasi meskipun pajak PPN ini mengecualikan dari kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN tapi barang-barang kebutuhan lainnya baik kebutuhan yang sekunder maupun yang tersier juga mengalami kenaikan,” tambahnya.[]