by

Prediksi Ketidakpastian Keuangan Global, Banggar DPR Ingin Pemerintah Lakukan Mitigasi!

Pasang

NKRIKU Tak hanya di Indonesia, pasar keuangan global diprediksi mengalami ketidakpastian pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19. Ketidakpastian itu mengakibatkan sejumlah bank sentral negara maju harus membuat keputusan.

Pemerintah Indonesia pun diharapkan turut bertindak lebih baik untuk mencegah krisis keuangan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah dalam keterangan tertulis di Jakarta. Lebih lanjut, ia menekankan pemerintah melalui Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk lebih berhati-hati membuat kebijakan.

Berita Populer  Massa BEM SI Belum Datangi Kawasan DPR RI, Arus Lalin Masih Lancar

“Dengan keadaan seperti itu akan menghantam berbagai lembaga keuangan. Komite Stabilitas Sektor Keuangan harus antisipatif terhadap kemungkinan dana keluar, yang memberi dampak tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Diketahui, The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat), mengambil tindakan berupa kebijakan tapering off. Kebijakan ini berusaha mengurangi stimulus moneter ketika perekonomian negara terancam sekaligus membutuhkan suntikan dana likuiditas, di antaranya dengan mengurangi ukuran program pembelian obligasi.

Pada saat yang sama, Said juga memperingatkan dampak krisis keuangan akibat gagal bayar yang menimpa Evergrande, perusahaan properti terbesar di Tiongkok. Di sisi lain, ia menilai pemerintah perlu melakukan mitigasi suplai komoditas kita yang berasal dari luar negeri, guna langkah antisipatif jika terjadi ketersendatan pasokan suplai komoditas utama dalam negeri.

Berita Populer  Anggota DPR: Pemerintah Jangan Buat Rakyat Galau dengan Kebijakan PPKM Mingguan!

Terakhir, Wakil Rakyat Dapil Jawa Timur XI itu memperingatkan beban bunga dan pokok utang konsisten naik sejak tahun 2013, sehingga berpotensi menjadi beban fiskal. Tahun 2020, kenaikan Debt Service Ratio (DSR) mencapai 46,76 persen. Terhitung tahun 2021, rasio kenaikan mencapai 48 persen.

Berita Populer  Legislator Minta Distribusi Minyak Goreng Merata Hingga Pertanyakan Kebijakan DMO

“ Tahun depan, perkiraan 49 persen. Tekanan beban bunga dan pokok utang pemerintah ini harus dimitigasi dengan upaya penurunan tingkat bunga utang kita, keragaman sumber pembiayaan serta dukungan investasi, dan meningkatkan tingkat pendapatan negara,” tutur Said.

Sebagai informasi, tapering off yang dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserves (The Fed) akhir 2021 nanti akan menjadi pembicaraan hangat. Kebijakan tersebut lantas mendapat perhatian dari banyak pihak, terutama investor yang khawatir dengan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap pasar.