Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Hambat Investasi Masuk Indonesia

NKRIKU Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) dinilai menimbulkan kerancuan dalam hukum tata negara.

Seperti diketahui, MK memutuskan bahwa UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK pun memberi waktu bagi pemerintah memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 tahun.

Berita Populer  KAMI Tuntut Jokowi Terbitkan Perppu Pembatalan UU Ciptaker Dan Rehabilitasi Syahganda Cs

Menurut Wasekjen Persatuan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara Ronald Loblobly, Undang-undang Cipta Kerja ini merupakan kolaborasi apik antara pemerintah dan DPR.

“Dengan adanya UU Ciptaker realisasi stabilitas ekonomi berjalan. Lucunya bangsa ini menilai rakyat kecil harus didengar, padahal DPR sebelum bikin UU kan sudah mengundang ahlinya,” ujar Ronald dalam diskusi daring yang diselenggarakan Jakarta Journalist Center (JJC) dengan tema ‘Ada Apa Putusan MK Soal Omnibus Law?’, Jakarta, Rabu (1/12/21).

Berita Populer  Omnibus Law Izinkan WNA Beli Apartemen, Pemerintah Akan Atur Harga Minimal

Menurut Ronald, penolakan UU Ciptaker justru dapat menghambat datangnya investasi ke Indonesia. Padahal Indonesia dapat dikatakan butuh investasi, apalagi saat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Pertumbuhan ekonomi kita yang telah mencapai 5 persen bahkan ditargetkan mencapai 7 persen hancur karena pandemi. Efek pandemi membuat pertumbuhan ekonomi anjlok ke angka 2 persen,” jelasnya.

Tekanan parlemen jalanan, kata Ronald, membuat MK mengambil jalan tengah dengan mengabulkan judicial review. Dengan keputusan tersebut, akhirnya permasalahan akan kembali ke pemerintah dan DPR.

Berita Populer  Aturan Upah Cuti dan Lembur dalam PP Turunan UU Cipta Kerja

“Pada akhirnya bolanya balik lagi ke pemerintah dan DPR. Itu akan menjadi momok dalam hukum tata negara kita yang berjalan dalam tekanan-tekanan,” katanya.

Menurut Ronald, setiap pihak harus berpikir seperti negarawan dalam menyikapi UU Ciptaker. Jangan sampai Indonesia terjebak dalam demokrasi yang bersifat yang kuat yang menang.

Berita Terbaru