by

Selama 2021, 209 Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Kena Sanksi Hukuman Disiplin

Pasang

NKRIKU.COM – Selama Tahun 2021, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penindakan terhadap personelnya yang melakukan pelanggaran disiplin.

Tercatat ada 209 pegawai korps adhiyaksa tersebut dijatuhi hukuman disiplin selama Tahun 2021.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (1/1/2021), Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin merinci, dari 209 pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin terdiri atas hukuman ringan 44 pegawai, hukuman sedang 97 pegawai, dan hukuman berat 68 pegawai.

“Jenis hukuman berat sebanyak 68 pegawai dengan berbagai macam hukuman disiplin,” katanya.

Baca Juga:
Jaksa Agung ST Burhanuddin Apresiasi Menteri BUMN Erick Thohir Bantu Ungkap Kasus Korupsi

Untuk jenis hukuman berat meliputi penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan fungsional jaksa, pembebasan dari jabatan struktural, pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas perintah sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dari jenis hukuman tersebut, 24 orang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, 11 orang diturunkan pangkatnya, 10 orang dibebaskan dari jabatan fungsional jaksa, 10 orang pembebasan dari jabatan struktural, sembilan orang diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri, dan empat orang dipindahkan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Selain itu, Burhanuddin menyebut selama 2021, telah menerbitkan tujuh program kerja prioritas Kejaksaan RI. Salah satunya, pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan profesional.

Salah satu realisasi tujuh program prioritas Kejaksaan RI tersebut adalah pembentukan Satgas 53 dalam rangka menegakkan integritas pegawai Kejaksaan.

Selama 2021, Satgas 53 Kejaksaan RI telah menerima laporan pengaduan sebanyak 24 laporan.

Baca Juga:
Jaksa Agung Klaim Tangani 147.624 Perkara Selama 2021, Kasus Narkoba Mendominasi

“Dengan hasil pemeriksaan tujuh laporan terbukti, tujuh laporan tidak terbukti, dan delapan laporan masih dalam proses pemeriksaan,” kata Burhanuddin.