Sidang Putusan Kasus Mafia Tanah, KY Minta Hakim Jaga Marwah Pengadilan

NKRIKU, Sidang kasus pemalsuan sertifikat tanah atau dugaan ‘mafia tanah’ yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dengan agenda putusan langsung mendapat pengawasan Komisi Yudisial. 

Dalam keterangannya, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus meminta Hakim PN Jakarta Timur tetap bekerja di jalur yang benar dan tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang dapat mengganggu marwah pengadilan.

“Saya kira hakim on the track saja, jangan terpengaruh hal-hal yang bisa mengganggu marwah pengadilan,” ujar Jaja, Selasa (1/12/2020).

Kasus pemalsuan sertifikat tanah ini dengan terdakwa mantan juru ukur tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Paryoto. Terdakwa lainnya yakni Achmad Djufri.

Sementara satu tersangka lainnya Benny Simon Tabalujan masih diburu polisi karena masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan berada di Australia.

Jaja berpendapat, terkait Benny yang masih berada di luar negeri dan dalam proses DPO memang sulit dieksekusi atau dipaksa hadir di pengadilan.

“Kalau DPO itu bisa komunikasi dengan kuasa hukumnya, bisa saja diminta pengacara agar hadir, ngapain sih lari-lari. Namun kalau memang tidak komunikasi kan sulit,” ucap dia.

Pengacara di kasus pidana, kata Jaja, sifatnya adalah pendampingan, bukan mewakili secara hukum seperti misalnya di kasus perdata. []

baca juga:

Berita Terbaru