Sikapi UU MD3, Dema FSH UIN Alauddin Terobos DPRD Provinsi

Dema FSH UIN Alauddin Makassar
bergabung di nkriku.com

Makassar, Nkriku.com–Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum menerobos Gedung DPRD Provinsi, Senin (13/3/18) siang. Kedatangan mereka membawa surat pernyataan sikap penolakan tiga pasal Revisi UU MD3 dengan alasan dengan berlakunya 3 Pasal tersebut akan mencederai Demokrasi Indonesia.


Dukung kami dengan ngelike fanspage Add Friend

Ada beberapa Poin jadi tuntutan perihal hal tersebut, yaitu menolak Pasal 73, Pasal 122 (k), dan Pasal 245. Dengan sikap itu, Meminta Presiden Jokowi melakukan langkah bijak terkait UU MD 3 ini dan Meminta Kapolri Untuk mengkaji lebih Mendalam Pasal 73 UU MD3 Tahun 2018.

A. Muh. Satriansyah selaku Wakil Ketua 2 Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum mengatakan, bahwa presiden harus melakukan langkah yang bijak terkait hal itu. “Janjinya tanggal 14 maret akan mengeluarkan hasil pertimbangannya, mengingat Pasal 20 ayat 5 UUD NRI 1945 jelas bahwa dalam jangka waktu 30 hari tak ditandatangani oleh presiden maka secara otomatis UU tersebut akan berlaku”, ucapnya

“Semakin parah negara ini jika betul berlaku UU MD3 Tahun 2018 ini, hak imunitas DPR akan merajalela, maka dari itu kami tekankan presiden harus melakukan langkah taktis sebelum berlaku , karena Peraturan Pemerintah dalam hal ini peraturan pemerintah pengganti Undang-undang pun sebagai pengganti UU nantinya takkan bisa mengesampingkan UU MD3 Tahun 2018 jika tak disahkan balik oleh DPR sesuai Pasal 22 ayat 3 UUD NRI 1945” tambah Asrullah Dimas selaku Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

bergabung di nkriku.com bergabung di nkriku.com