oleh

Soal Natuna, PKS: Menlu Retno Lebih Tegas daripada Menhan Prabowo

NKRIKU – Juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memberikan dukungan terhadap sikap tegas Menteri Luar Negeri RI Retno B Marsudi yang protes keras terhadap kebijakan Tiongkok yang telah mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia yang ada di laut Natuna.

“Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok,” tandas Kholid di kantor DPP PKS, Sabtu (4/1/2019).

Kholid memberikan apresiasi terhadap sikap tegas menlu yang telah mengirimkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok sebagai bahan komitmen serius terhadap Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

Akan tetapi, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap remeh permasalahan kedaulatan bangsa.

“Pak Prabowo sebagai menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap,” tegas dia.

Sikap politik luar negeri Indonesi sudah jelas berkaitan klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia memegang teguh pada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB mengenai klaim negara-negara di laut Tiongkok Selatan.

“Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas.Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia,” pungkas dia.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi telah mengemukakan bahwa pihak Tiongkok sudah melanggar batas laut Indonesia atau disebut Zona EKonomi Ekslusif (ZEE) di wilayah Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Terhadap pelanggaran tersebut, Indonesia sudah melakukan protes.

“Telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia,” kata Retno dalam konferensi pers usai rapat khusus mengenai kawasan Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Retno menjelaskan bahwa wilayah ZEE Indonesia sudah ditetapkan oleh hukum INternasional berdasarkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai hukum laut atau United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982. Tiongkok termasuk salah satu negara yang terikat dalam UNCLOS tersebut.

“Merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS tahun 1982 itu,” tegas Retno

Retno menambahkan, Indonesia tak akan pernah mengakui “Sembilan Garis Putus-putus” atau Nine Dash Line yang diklaim secara sepihak oleh pihak Tiongkok. Karena klaim tersebut dianggap tak memiliki dasar hukum Internasional.

INdonesia berpegang teguh terhadap UNCLOS tahun 1982. Di sisi lain, pada tahun 2016 lalu, pengadilan INternasional tentang Laut China Selatan menyatakan bahwa klaim sembilan garis putus-putus sebagai batas teritorial laut Tiongkok itu tak mempunyai dasar historis.

“Rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna,” kata Retno.

Terpisah, usai bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Luhut BInsar Pandjaitan, Menhan, PRabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan mencarikan solusi terbaik atas permasalahan tersebut.

“Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun Tiongkok negara sahabat,” kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020) sore.

Prabowo menambahkan bahwa permasalahan tersebut juga diharapkan tak mengganggu hubungan ekonomi yang terbangun diantara kedua negara. “KIta cool saja, kita santai kok,” imbuh Prabowo.

Sumber: Beritasatu.com

Loading...

Baca Juga: