Sri Mulyani Akan Cicil Utang Rp2,5 T ke Anies Bulan Ini

Jakarta, NKRIKU Indonesia — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar 50 persen dari utang Rp5,1 triliun yang dimiliki pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bulan ini. Utang itu berasal dari sisa anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) 2019 yang belum diserahkan ke provinsi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pembayaran DBH seharusnya dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit laporan keuangan pemerintah. Namun, kali ini berbeda karena daerah membutuhkan dana besar untuk menangani penyebaran virus corona.

Berita Populer  SMI Tagih Sumbangsih Alumni STAN karena Nikmati Uang Negara

“Teknisnya menunggu audit dulu dari BPK, tapi sekarang urgent maka kami putuskan bayar dulu 50 persen. Begitu audit selesai bahwa memang angkanya sekian dibayarkan sisanya,” ucap Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (17/4).

Dengan demikian, pemerintah pusat akan membayarkan DBH 2019 ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat sebesar Rp2,55 triliun. Kemudian, pembayaran selanjutnya akan menunggu hasil audit BPK.
“DBH 2019 kalau dalam undang-undang kami bayarkan pada kuartal III karena menunggu audit BPK. Ini kamu percepat pada April ini sebesar 50 persen,” jelas dia.

Berita Populer  Gaji ke-13 PNS Cair, Sri Mulyani Juga Transfer untuk Pensiunan

Ia menyatakan pembayaran sebagian DBH 2019 tak hanya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi untuk seluruh provinsi. Ini dilakukan agar pemerintah daerah memiliki dana tambahan untuk menanggulangi dampak penyebaran virus corona.

“Untuk seluruh daerah di Indonesia nanti DBH tahun 2019 akan kami bayarkan 50 persen dulu meski belum dapat audit (dari BPK). Ini saya sudah keluarkan peraturan menteri keuangan beberapa hari lalu jadi sudah bisa mulai dibayar,” ucap Sri Mulyani.

Berita Populer  DKI Jelaskan Skema Penyaluran Bansos Covid-19 Tahun 2021

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat segera mencairkan piutang dan DBH Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung arus kas (cash flow) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi saat ini, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk menangani dampak penyebaran virus corona.

Anies membeberkan mulanya angka piutang Kemenkeu ke DKI sebesar Rp6,4 triliun. Namun dengan sejumlah penyesuaian, angka piutang tahun lalu ini menyusut menjadi Rp5,1 triliun.

[Gambas:Video NKRIKU]

(aud/age)

Sumber : Cnnindonesia

Berita Terbaru