Tahun 2022, Mendes Abdul Halim Iskandar Menargetkan Desa Jadi Subjek Pembangunan

NKRIKU.COM – Hingga hari ini, desa-desa di Indonesia masih menjadi objek pembangunan. Padahal, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, desa-desa tersebut mestinya menjadi subjek pembangunan. 

Penyebab hal tersebut kata Halim, karena banyaknya permasalahan di desa. Selain itu, desa-desa di indonesia kesulitan dalam memetakan masalah prioritas yang harus diselesaikan. 

“Banyaknya masalah di desa adalah sisi lain, sedangkan sisi lainnya lagi adalah kesulitan desa untuk memetakan masalah mana yang menjadi skala prioritas,” ungkap Halim dalam Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara di Ballroom Hotel Damhil, Gorontalo, Sabtu (12/6/2021).

Berita Populer  Corona, Pemerintah Alihkan Dana Desa Rp24 T untuk Bansos

Karena itu, Halim meminta agar desa-desa di Indonesia memahami kondisinya, dengan mampu menghimpun basis data desa maupun permasalahan di desa. 

Baca Juga:
Regional Meeting Teluk Tomini-Malut, Mendes Abdul Halim: Bangun Desa Jangan Lupakan Akar

“Baik masalah yang terkait dengan masyarakat, maupun potensi yang dimiliki oleh desa. Itulah merujuk pada perpres 59 tahun 2017, (kami) berupaya melokalisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan bukan pada level nasional, tetapi pada level desa. 
Supaya kesadaran akan permasalahan yang dihadapi desa desa di indonesia betul-betul didasari pada masalah sebenarnya,” ungkap Halim. 

Berita Populer  Petugas Desa Bantah Gelapkan Dana Rp5 Miliar di Maluku Tengah

Meski begitu, ia mengatakan bahwa nantinya pada perencanaan pembangunan pada tahun 2022 nanti, pihaknya akan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan.

Sebab, pendataan berbagai masalah yang terangkum dalam SDGs desa, sudah hampir melebihi 50 persen dari untuk desa-desa di Indonesia. 

“Kita sudah bicara jumlah, tidak hanya ngomong asumsi, karena kalau sudah ngomong data desa. Ini sangat mikro, pasti bicara orang, bicara di mana tempatnya, bagaimana kondisinya sehari-hari. Itulah makanya, di dalam penataan pendataan desa ini, kami selalu menekankan tiga hal,” katanya. 

Berita Populer  Penyaluran BLT di NTT Terhambat karena Bank Kekurangan Uang Tunai

Tiga hal itu, rinci Halim, yakni kelengkapan proses pendataan, keakuratan dengan terus melakukan verifikasi faktual. Dan ketiga adalah keberlangsungan atau keberlanjutan. 

Baca Juga:
Jadi Jaring Pengaman, BLT Desa di Harapan Bangkitkan Ekonomi Desa

“Itulah makanya insha allah, kalau sudah ada data-data kita di tingkat desa, di tingkat mikro, dan tiga hal ini sudah dilakukan, saya yakin tidak ada lagi pemaslahn terkait pendataan kemiskinan,” ungkap Halim. [Wawan Akuba]

Berita Terbaru