Tangkap Eddy Prabowo, KPK Dinilai Masih Punya Taring di Bawah UU Baru

NKRIKU, JAKARTA – Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini memang menjadi sulit imbas revisi UU KPK yang mengatur bahwa penyadapan harus seizin Dewan Pengawas.

Dalam kasus penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, menurut peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, hal itu tercermin dari proses penyelidikan yang dimulai pada Agustus 2020 dan baru berujung dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada November 2020.

Berita Populer  Operasi Senyap KPK Cokok Wali Kota Cimahi Ajay

“Jadi ini bukan barang OTT tiba-tiba, tetapi ini sebuah proses penyelidikan yang cukup panjang dilakukan oleh KPK,” kata Zaenur kepada awak media, Kamis (26/11/2020).

Ia juga menilai, KPK saat ini masih memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.

“OTT ini menunjukkan bahwa KPK masih punya ‘napas’, meskipun kewenangan-kewenangan ampuhnya sudah dipreteli melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019,” katanya.

Tangkap Layar YouTube KompasTV Zaenur Rahman Peneliti Pukat UGM Tanggapi Soal Pengadaan Jeep Wrangler Rubicon sebagai Kendaraan Dinas Bupati Karanganyar (Tangkap Layar YouTube KompasTV)

Berita Populer  Budaya Antikorupsi Dinilai Efektif Cegah Praktik Suap

Baca juga: Sepak Terjang Edhy Prabowo: jadi Tangan Kanan Prabowo, Diangkat Menteri hingga Ditetapkan Tersangka

Di sisi lain, Zaenur menyebut OTT KPK itu juga dapat menunjukkan praktik korupsi yang dilakukan Edhy sangat kasar sehingga mudah terendus oleh KPK.

“Korupsi yang dilakukan oleh menteri itu diduga sangat banal sampai bisa terendus KPK seperti itu,” sebutnya.

KPK dalam perkara ini menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan forwarder dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.

Berita Populer  KPK Jemput Paksa Hadinoto Soedigno di Rumahnya, Tersangka Kasus Suap di PT Garuda Indonesia

PT Aero Citra Kargo diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

Uang yang masuk ke rekening PT Aero Cipta Karya yang saat ini jadi penyedia jasa kargo satu-satunya untuk ekspor benih lobster itu selanjutnya ditarik ke rekening pemegang PT ACK yaitu Ahmad Bahtiar dan Amiril Mukminin senilai total Rp9,8 miliar.

Sumber: Tribunnews

Berita Terbaru