by

Terus Bergulir, Kejati Fokus Dalami Dugaan Korupsi Proyek DAK Rp39 Miliar di Enrekang

NKRIKU – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp39 miliar di Enrekang.

“Itu kan yang sementara didalami dari dulu. Penyidikan kasus ini sedang berjalan. Sama yang di Bulukumba itu, penyidikannya sedang berlangsung. Nantilah mendekat ini kita akan ekspose hasil dari penyidikannya,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Firdaus Dewilmar, Jumat (5/6/2020).

Dalam kasus dugaan korupsi proyek DAK Enrekang, beberapa unsur yang sementara didalami. Di antaranya dugaan mark up harga material pipa, kesalahan spesifikasi, hingga adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan.

“Penyidikan terkait itu sementara berjalan,” tambah Firdaus.

Terkait dugaan korupsi DAK ini, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), Kadir Wokanubun mendukung upaya Kejati Sulsel untuk segera merampungkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp39 miliar di Kabupaten Enrekang. Hanya saja, ia menyebut kasus ini sudah cukup lama berproses.

Berita Populer  Giliran Asuransi Bumiputera dan OJK Akan Diperiksa Kejati Sulsel

“Penyidikan kasus ini cukup lama. Kami sangat menyayangkan kalau jawaban dari Kejati itu-itu melulu. Harusnya kasus ini sudah rampung dan sudah ada tersangka. Ini malah mandek dan semakin tidak jelas penanganannya. Saya kira itu penting didalami agar semua menjadi terang dan kita harap penyidik tegas jika nantinya menemukan bukti terkait itu,” sebut Kadir.

Diketahui Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan Pemerintah Pusat senilai Rp39 miliar tersebut, diperuntukkan untuk membiayai proyek pembangunan bendung jaringan air baku Sungai Tabang yang berlokasi di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulsel.

Anggaran DAK tersebut kemudian dimasukkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang di tahun anggaran 2015.

Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Enrekang (Pemkab Enrekang) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Enrekang memanfaatkan anggaran tersebut dengan kegiatan yang berbeda. Yakni anggaran yang dimaksud digunakan membiayai kegiatan irigasi pipanisasi tertutup dan anggarannya pun dipecah menjadi 126 paket pengerjaan.

Berita Populer  Kejati Dalami Munculnya Sertifikat di Kawasan yang Menjadi Akses Bandara Buntu Kunik

Pemkab Enrekang diduga telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 tahun 2015 yang mengatur tentang peruntukan anggaran DAK yang dimaksud.

Selain itu, 126 paket pengerjaan yang dibiayai menggunakan anggaran DAK tersebut juga diduga fiktif. Dimana ditemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya proses pelelangan, penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) hingga Surat Perintah Pencairan Anggaran (SP2D) dari kas daerah ke rekening rekanan, lebih awal dilakukan sebelum tahap pembahasan anggaran.

Proses lelang hingga penerbitan surat perintah pencairan anggaran dilakukan pada 18 September 2015. Sementara pembahasan anggaran untuk pengerjaan proyek hingga pengesahannya nanti dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2015.

Laporan kegiatan anggaran DAK tersebut diduga dimanipulasi atau laporan fiktif yang dilakukan oleh rekanan bekerjasama dengan panitia pelaksana dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Enrekang guna mengejar pencairan anggaran sebelum 31 Desember 2015.

Berita Populer  Dalami Sertifikat Lahan Akses Bandara Buntu Kunik, Kejati Periksa Wabup Tator

Progres pekerjaan di lapangan baru mencapai sekitar 15 persen hingga 45 persen. Bahkan ada yang masih sementara berlangsung hingga awal tahun 2016. Tak hanya itu, hampir 126 paket pengerjaan yang menggunakan DAK tersebut, diketahui tidak berfungsi. Sehingga tak dapat diambil azas manfaatnya oleh masyarakat Enrekang secara luas.

Hingga saat ini, terdapat sembilan paket pengerjaan pipa yang bahan meterilnya masih terdapat di lokasi dan tak ada proses pengerjaan. Bahkan enam paket pengerjaan pemasangan pipa lainnya pun diketahui anggarannya telah dicairkan namun pengerjaan tak dilakukan.

Hal ini yang masih sementara didalami oleh pihak kejaksaan, apakah terjadi pelanggaran hukum atau tidak.
 

Berita Terbaru