oleh

Tolak Gugatan Bupati Selayar, MK: Sengketa Kakabia Urusan Kemendagri

NKRIKU.COM — Amar Putusan Mahkamah Konsititusi (MK) menolak permohonan Pemohon I yaitu Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh Basli Ali dan Pemohon II Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Mappatunru, dinyatakan tidak dapat diterima terkait sengketa batas pulau Kakabia. Demikian putuskan Rapat Permusyawaratan oleh delapan (8) Hakim Konstitusi, Rabu 13 Maret 2019.

Penanganan gugatan ini, Bupati Kepulauan Selayar, Muh Basli Ali memberi kuasa kepada Andi Lilling, S.H., Saenuddin P., S.H., Moh. Alfatah Alti P., S.H., M.H., dan Karisman Pratama, S.H., M.H.

Loading...

Berdasarkan ketentuan tersebut, permasalahan Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia apakah berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataukah berada dalam daerah Kabupaten Buton Selatan bukanlah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota.

Melainkan merupakan permasalahan antardaerah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Selatan, karena letak wilayah Pulau Kakabia atau Kawi-Kawia diklaim berada di antara dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan
Menteri, dalam hal ini (in casu) Menteri Dalam Negeri. Artinya, perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konstitusional, dikutip dalam salinan amar putusan MK yang diketuai oleh Anwar Usman.

Terlebih lagi, Pemohon II tidak menyertakan Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat permohonan diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan. “Bukti” dimaksud baru diserahkan pada saat sidang pleno pemeriksaan permohonan dan tidak dinyatakan tegas sebagai alat
bukti melainkan bagian dari lampiran surat kuasa bertanggal 2 April 2018.

Hal yang demikian tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa keputusan rapat
paripurna dimaksud benar-benar dilakukan sebelum permohonan a quo diajukan
ke Mahkamah Konstitusi.

MK juga menjelaskan bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Lampiran UU 16/2014 merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II karena menghilangkan hak Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan Pemerintahan di Pulau Kakabia adalah anggapan yang tidak tepat.

Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.16.1] di atas,
batas daerah provinsi/kabupaten/kota dapat diubah sesuai dengan kehendak
pembentuk undang-undang berdasarkan berbagai pertimbangan disebabkan
terbukanya kemungkinan melakukan penataan daerah. Artinya, penentuan batas
daerah sangat mungkin berubah apabila terjadi perubahan penataan daerah oleh
pembentuk undang-undang. Dengan demikian, berlakunya Lampiran UU 16/2014
yang mengakibatkan berkurangnya daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu
Pulau Kakabia/Kawi-kawia, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar sepanjang perubahan tersebut ditentukan oleh undang-undang.
Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di
atas, tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan
berlakunya Lampiran UU 16/2014, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon I dan
Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,
Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief
Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota. (#*#)

Loading...

Baca Juga: