Tolak Tapera, Buruh Minta Rumah Murah Dekat Pabrik

Jakarta, NKRIKU Indonesia — Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menolak kebijakan Presiden Jokowi soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dengan kebijakan itu pemerintah akan memotong gaji PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, dan pegawai swasta untuk iuran Tapera.”Tapera bukannya  memberikan kebermanfaatan dalam jangka panjang bagi rakyat, sebaliknya  hanya akan menjadi ladang permasalahan baru, sehingga pada ujungnya rakyat akan kembali menjadi objek penderita,” kata Ketua Umum KPBI Ilhamsyah dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

Berita Populer  Jokowi Tambah Modal HK Rp3,5 T untuk Lanjutkan Trans Sumatera

Kebijakan Tapera tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Aturan anyar itu telah ditandatangani oleh Jokowi pada 20 Mei lalu.

Peserta dana Tapera terdiri dari pekerja serta pekerja mandiri seperti PNS, pejabat negara, pekerja BUMN atau BUMD, pekerja dari perusahaan swasta, termasuk TNI dan Polri.
Seluruh golongan peserta itu akan didaftarkan sebagai peserta oleh pemberi kerja kepada BP Tapera. Setelah terdaftar, maka iuran pekerja bersumber dari pemberi kerja dan pekerja sendiri. Sedangkan, simpanan peserta mandiri dibayarkan oleh pekerja mandiri. Dalam pasal 15 PP tersebut besaran simpanan peserta pekerja sebesar 3 persen dari gaji atau upah.

(Visited 29 times, 1 visits today)
Ikuti @nkriku3 Ikuti @media_nkriku

Berita Terbaru