Waduh Gawat, Dana Masyarakat Sudah Ludes Dimakan APBN?

NKRIKU.COM – WARA-WIRI para pembantu sinuwun Joko Widodo ke luar negeri
mencari utangan sudah pada tingkat memalukan kalau tidak disebut mengkuatirkan.

 

Ketemu semua pemerintahan negara lain dalam rangka mengemis utang
memang bukan bagian dari politik bebas aktif, atau non blok. Ini seperti bawa
celengan, asal ada keramaian langsung parkir.

Namun ternyata tidak ada juga yang mau memberikan utangan.
Semua baru sebatas komitmen. Bahkan janji untuk mendapatkan pinjaman tidak
didapatkanlah.

 

Para pembantu sinuwun Jokowi tidak dapat berbohong mengenai
kondisi APBN sekarang yang tengah kempes sehingga panik kelipatan enam.

 

Belakangan pemerintah mengincar sovereign wealth fund (SWF)
lebih dari 5 miliar dolar AS telah diberitakan akan diperoleh pemeritah dari
dana tabungan masyarakat negara lain ini.

 

Dana publik di berbagai negara terutama timur tengah yag
berada di bawah kontrol negara masing-masing.

Media asing memperolok-olok Indonesia karena menginginkan
SWF untuk menambal APBN dan mengatasi masalah keuangan BUMN.

 

Dikatakan bahwa Indonesia sama sekali tidak layak
mendapatkan dana ini, korupsi sektor keuangan yang mewabah, termasuk korupsi di
BUMM akan dana APBN, akan menjadi pertimbangan utama dalam penempatan dana
publik luar negeri dalam genggaman pemguasa Indonesia.

Tidak mungkin mengharapkan keuntungan atas investasi dana
SWF di Indonesia. Detak jantung pemilik dana akan naik turun karena cemas dana
mereka diembat para politisi negara ini.

Tapi pertanyaan pokok adalah mengapa Sinuwun Jokowi harus
mengincar SWF negara lain? Bukankah dana-dana publik nasional masih banyak.

Dana tabungan masyarakat yang berada di bawah genggaman
negara. Dikontrol penuh oleh negara. dana seperti dana haji, dana taspen, dana
Jamsostek, dana asbri, dana perusahaan asuransi milik negara lainnya, dana
pensiun karyawan BUMN, bahkan dana zakat, bukankah nilainya mencapai seribuan
triliun?

 

Apakah semua dana ini telah dilahap habis Menteri Keuangan?

Kekhawatiran dana ini telah habis ditelan untuk membiayai
APBN cukup masuk akal. Dana tersebut ditarik paksa melalui surat utang negara
(SUN) dan tidak dapat dibayarkan lagi kepada masyarakat.

Dalam keadaan normal saja dana dana masyarakat yang dilahap
surat utang negara sulit untuk dikembalikan.

Apalagi dalam situasi dehidrasi dan sesak napas akibat covid
19. Darimana pemerintah akan dapat uang.

Tambahan surat utang negara sepanjang tahun 2020 telah
mencapai Rp. 700 triliun, sementara utang luar negeri (ULN) tidak bertambah
sepeserpun.

Ini adalah indikasi kuat bahwa dana tabungan masyarakat yang
dilahap untuk membiayai birokrasi negara. Wallahualam.

Berita Terbaru