oleh

Warga Jinato Datangi Kantor BPD Minta Tinjau Ulang Penyaluran Bantuan Desa Panel Tenaga Surya

SELAYAR, nkriku.com – Pembagian bantuan panel listrik tenaga surya di desa Jinato, Kecamatan Takabonerate dinilai tidak tepat sasaran dan perlu ditinjau ulang.

Parahnya lagi, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga disebut sebut ikut dapat bagian. Hal ini dikuatkan dengan banyaknya keluhan secara lisan masyarakat desa Jinato yang diterima Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasca terbaginya bantuan desa tersebut, Hal ini diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Jinato, H. Abd. Samsuddin, Senin (7/10/19).

“Iya, saya prihatin dan sudah menyampaikan hal ini kepada Kepala Desa saat rapat RKPD dan Pak Desa minta agar yang mengeluh silahkan langsung menemui kepala desa, itu jawaban yang saya terima,” jelas Ketua BPD Jinato yang sering disapa H. Samad.

Baca juga  Waketum FPS Laporkan Kepala Desa Yang Melanggar Kebijakan Pemerintah

Lanjut H. Samad menjelaskan sekaitan pembagian listrik panel tenaga surya di Desa Jinato, banyak warga yang seharusnya dapat, malah tidak kebagian.

“Misalnya warga bernama Sitti Dorisi, warga dusun Jinato yang jelas jelas miskin malah tidak dapat tanpa alasan jelas,” imbuhnya.

Ketua BPD desa Jinato, H. Samad juga mengaku prihatin. Sambil menyebut sejumlah nama warga miskin yang seharusnya dapat malah tidak dapat.

Baca juga  Waketum FPS Laporkan Kepala Desa Yang Melanggar Kebijakan Pemerintah

Termasuk Ia menyayangkan adanya nama PNS yang juga ikut dapat, inikan tidak adil namanya.

Pembelian alat panel listrik tenaga surya, dananya dari Apbdes Jinato TA. 2019. Sebesar 290 juta rupiah. Dan dari dana sebesar itu kemudian di belanjakan untuk 170 buah. Kalau dibagi maka akan dapat harga 1,7 juta per unitnya.

Alatnya dibeli di Makassar dan dikirm melalui jalur laut. Paket bantuan tersebut telah dibagi pada pekan lalu. Namun pasca pembagian, malah menimbulkan geliat keluh kesah ditengah masyarakat Jinato yang sebentar lagi akan melaksanakan Pilkades.

Baca juga  Waketum FPS Laporkan Kepala Desa Yang Melanggar Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten yang terkait diminta untuk turun agar potensi polemik ditengah tengah masyarakat Desa Jinato dapat terselesaikan.

Kepala Desa Jinato, H. Abdullah, membenarkan hal tersebut, ia mengatakan yang belum dapat akan diberikan pada tahap anggaran perubahan APBDesa.

“Atas nama Sitti Dorisi nanti dia dapat bantuan dianggaran perubahan,” tutur Abdullah kepada wartawan, Selasa 08/10.

Loading...

Baca Juga: